EFISIENSI VS KEADILAN

Satu pertanyaan yang sangat penting sehubungan dengan efisiensi dan keadilan adalah apakah alokasi yang efisien juga merupakan alokasi yang adil. Alokasi merupakan jawaban atas pertanyaan ekonomi tentang berproduksi apa (what to produce) dengan sumber daya yang tersedia, sedangkan keadilan merupakan tujuan dari pertanyaan ekonomi hasil produksi untuk siapa (for whom). Definisi dan cara mencapai efisiensi dan keadilan berbeda antara satu tata nilai dengan tata nilai lain.

Menurut ekonomi neoklasik, persoalan efisiensi diwujudkan sebagai masalah optimalisasi. Pada perilaku konsumen tunggal, efisiensi dicapai dengan mengalokasikan anggaran tertentu pada kombinasi barang dan jasa yang memaksimumkan kegunaan konsumen. Pada kasus produsen tunggal, optimalisasi bisa dicapai melalui dua jalur, yaitu dengan penggunaan kombinasi input  yang memaksimasi laba atau; dengan penggunaan input yang meminimumkan biaya untuk mencapai tingkat produksi tertentu.

Alokasi sumber daya secara efisien akan memberikan kombinasi output yang diwakili kurva kemungkinan produksi (production possibility curve – PPC). Setiap titik di atas kurva merupakan kombinasi output maksimal yang dapat dihasilkan oleh perekonomian dengan sumber daya dan tingkat teknologi tertentu. Area di dalam kurva mencerminkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Sementara, area di luar kurva tidak dapat dicapai oleh perekonomian pada tingkat teknologi yang berlaku.

Setelah produksi dilakukan, persoalan selanjutnya terletak pada distribusi hasil produksi tersebut. Distribusi hasil produksi juga harus mencapai efisiensi dengan mengoptimalkan kegunaan masing-masing konsumen.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu kegiatan ekonomi, digunakanlah model pareto. Efisien Pareto (Pareto efficient) merupakan situasi di mana tidak ada cara untuk meningkatkan ktingkat kepuasan seseorang tanpa mengurangi tingkat kepuasan orang lain. Situasi semacam ini dianggap efisien karena pada situasi lainnya, di mana masih terdapat peluang untuk meningkatkan kepuasan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain,  Pareto improvemen, perekonomian belum mampu mendistribusikan outputnya secara optimal sehingga seluruh konsumen mendapatkan kegunaan maksimal yang mungkin diperolehnya.

Lalu bagaimanakah dengan pelaksanaan efisiensi dan keadilan di Indonesia?

Dalam konstitusi kita garis perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan untuk kebersamaan, yang artinya efisiensi harus mengemuka. Dalam pengembangan dan pelaksanaan demokrasi ekonomi, konteks efisiensi ditambah berkeadilan. Kalau Indonesia tidak memegang prinsip efisiensi yang konteksnya berkeadilan, kekuatan kita dengan negara luar, terutama menyangkut daya saing, tidak akan menjadi kuat. Oleh karena itu, dalam konteks globalisasi, Indonesia sebagai negara berkembang harus memegang prinsip efisiensi untuk keadilan dan kemandirian yang berkelanjutan.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia gagal menghadirkan efisiensi ekonomi. Terhitung sejak akhir dekade 1990-an, Indonesia menjadi negara demokratis di dunia. Akan tetapi, aktor kekuasaan yang mendeterminasi perjalanan demokrasi tak cukup memiliki komitmen dan kapasitas menciptakan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi yang dimaksudkan di sini mencakup di dalamnya keadilan ekonomi. Bagaimana sumber-sumber produktif dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan berpijak pada prinsip efisiensi. Baik aspek regulasi, infrastruktur, maupun daya dukung kelembagaan masuk ke dalam cakupan efisiensi tersebut.

Dari pengertian ini lantas terkuak beberapa persoalan.

Pertama, kegagalan demokrasi mendorong terjadinya efisiensi ekonomi dapat disimak pada terus bertahannya ekonomi biaya tinggi.  Sejak kekuasaan Orde Baru,  ekonomi biaya tinggi telah sedemikian rupa membuncah menjadi persoalan besar. Pungli, suap dan sogok untuk memperlancar kegiatan usaha telah bergulir sejak era Orde Baru. Tragisnya, realitas buruk ini tak dapat diamputasi hingga pada kurun waktu pelaksanaan demokrasi dewasa ini. Inefisiensi ekonomi dalam konteks ini menyudutkan masyarakat konsumen sebagai tumbal pengorbanan.

Kedua, kegagalan demokrasi mendorong terjadinya efisiensi ekonomi terpatri pada buruknya infrastruktur. Sebagai contoh, kehancuran infrastruktur tercermin pada pola pemeliharaan, misalnya perbaikan jalan di Pantai Utara Jawa (Pantura), tak memandang penting efisiensi ekonomi, sehingga tak mengherankan jika perbaikan jalan di Pantura itu malah memicu timbulnya kemacetan.

Ketiga, kegagalan demokrasi mendorong terjadinya efisiensi ekonomi terkait erat dengan lumpuhnya fungsi intermediasi bank. Ternyata, lembaga perbankan lebih cenderung menyimpang uangnya dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), ketimbang menyalurkannya ke sektor riil.

Pada tiga persoalan di atas sesungguhnya termaktub tanggung jawab moral pelaksanaan demokrasi. Terutama bagi para aktor demokrasi di parlemen, niscaya untuk menjadikan trio persoalan itu sebagai masalah kebangsaan. Jika trio persoalan itu tak ditemukan solusinya pada tingkat filosofi, teknis dan strategi, maka selama itu pula tak pernah tercipta koherensi antara demokrasi dan efisiensi ekonomi. Indonesia lalu menjadi negara demokratis yang menyedihkan

 

 

Referensi:

http://ekonomikeadilan.wordpress.com

http://anwariwmk.blog.com

http://belajarilmuekonomi.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s