Kecukupan, Kompetensi, dan Penilaian Bukti Audit

Kecukupan Bukti Audit

Audit yang dilakukan auditor independen bertujuan untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk dipakai sebagai dasar memadai dalam merumuskan pendapatnya. Jumlah dan jenis bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya memerlukan pertimbangan profesional auditor setelah mempelajari dengan teliti keadaan yang dihadapinya. Dalam banyak hal, auditor independen lebih mengandalkan bukti yang bersifat pengarahan (persuasive evidence) daripada bukti yang bersifat menyakinkan (convincing evidence).

Kecukupan bukti audit lebih berkaitan dengan kuantitas bukti audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti audit adalah:

1. Materialitas

Auditor harus memberikan pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan. Karena tingkat materialitas dan kuantitas bukti audit memiliki hubungan terbalik, maka semakin rendah tingkat materialitas, semakin banyak kuantitas bukti yang diperlukan. Sebaliknya, jika tingkat materialitas tinggi, maka kuantitas bukti yang diperlukan pun akan semakin sedikit.

2. Risiko Audit

Risiko audit dengan jumlah bukti audit yang diperlukan memilki hubungan yang terbalik. Rendahnya resiko audit berarti tingkat kepastian yang diyakini auditor mengenai ketepatan pendapatnya adalah tinggi. Tingginya tingkat kepastian tersebut menuntut auditor untuk menghimpun bukti audit yang lebih banyak.

3. Faktor-faktor Ekonomi

Pelaksanaan audit menghadapi kendala waktu dan biaya ketika menghimpun bukti audit. Auditor memiliki keterbatasan sumber daya yang akan digunakan untuk memperoleh bukti yang diperlukan sebagai acuan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan entitas.

Auditor harus memperhitungkan apabila setiap tambahan waktu dan biaya untuk mengumpulkan bukti audit memberikan manfaat terhadap kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan.

4. Ukuran dan Karakteristik Populasi

Ukuran populasi dan jumlah sampling bukti audit memiliki hubungan yang searah. Semakin besar populasi, semakin besar jumlah sampel bukti audit yang harus diambil dari populasi. Sebaiknya, semakin kecil ukuran populasi, semakin kecil pula jumlah sampel bukti audit yang diambil dari populasi. Karakteristik populasi berkaitan dengan homogenitas atau variabilitas unsur individu yang menjadi anggota populasi. Auditor memerlukan lebih banyak sampel bukti audit dan informasi yang lebih kuat atau mendukung tentang populasi yang bervariasi anggotanya daripada populasi yang seragam.

Kompetensi Bukti Audit

Bukti disebut kompeten sepanjang bukti tersebut konsisten dengan fakta, yaitu sah atau valid. Berikut adalah hal-hal untuk menilai kompeten tidaknya suatu bukti:

  1. Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga yang dapat dipercaya lebih kompeten dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari pihak yang diaudit.
  2. Bukti yang dikembangkan dari sistem pengendalian yang efektif lebih kompeten dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari pengendalian yang lemah atau yang tidak ada pengendaliannya.
  3. Bukti yang diperoleh secara langsung melalui audit fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih kompeten dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara tidak langsung.
  4. Dokumen asli dianggap lebih kompeten dibandingkan dengan fotokopi atau tembusannya.
  5. Bukti kesaksian yang diperoleh dalam kondisi yang memungkinkan orang berbicara dengan bebas lebih kompeten dibandingkan dengan bukti kesaksian yang diperoleh dalam kondisi yang tidak bebas.
  6. Bukti kesaksian yang diperoleh dari individu yang indepenen atau pakar mengenai bidang tersebut lebih kompeten dibandingkan dengan bukti kesaksian yang diperoleh dari individu yang memihak atau yang hanya memiliki pengetahuan awam mengenai bidang tersebut.

Kompetensi bukti audit yang berupa informasi penguat tergantung pada faktor berikut:

1. Relevansi Bukti

Bukti audit yang relevan jika bukti tersebut jelas, memiliki hubungan yang logis dan masuk akal dengan tujuan dan criteria audit, serta dapat dimengerti dengan temuan audit tersebut.

2. Sumber Informasi Bukti

 Sumber informasi sangat berpengaruh terhadap kompetensi bukti audit. Bukti yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak luar entitas yang independen merupakan bukti yang paling tepat dipercaya. Bukti semacam ini memberikan tingkat keyakinan atas keandalan yang lebih besar daripada bukti yang diperoleh dari internal entitas.

3. Ketepatan Waktu.

Kriteria ketepatan waktu berhubungan dengan tanggal pemakaian bukti audit.

4. Objektivitas

Bukti audit yang bersifat objektif lebih dapat dipercaya atau reliabel dan kompeten daripada bukti audit yang bersifat subjektif.

Penilaian Bukti Audit

Dalam menilai bukti audit, auditor harus mempertimbangkan apakah tujuan audit tertentu telah tercapai. Auditor harus secara mendalam mencari bukti audit dan tidak memihak (bias) dalam mengevaluasinya. Dalam merancang  prosedur audit untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup, auditor harus memperhatikan kemungkinan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam merumuskan pendapatnya, auditor harus mempertimbangkan relevensi bukti audit, terlepas apakah bukti audit tersebut mendukung atau berlawanan dengan asersi dalam laporan keuangan. Bila auditor masih tetap ragu-ragu untuk mempercayai suatu asersi yang material, maka ia harus menangguhkan pemberian pendapatnya sampai ia mendapatkan bukti kompeten yang cukup untuk menghilangkan keraguannya, atau ia harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak untuk memberikan pendapat.

Referensi:

Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

PSA No.7

Keuanganlsm.com

Indikator Efisiensi dan Teknik Perhitungannya

Salah satu jenis audit dalam audit kinerja adalah audit ekonomis dan efisiensi. Dengan menunjukkan kepada suatu organisasi bagaimana cara melakukan audit efisiensi, kita dapat membantu meningkatkan atau memperbaiki cara pengawasan terhadap efisiensi tersebut.

Dalam audit efisiensi ini auditor harus menghitung efisiensi dan memerhatikan beberapa perspektif, yaitu:

  • Apakah output atau outcome dapat diproduksi dengan input yang lebih sedikit (input orientation)
  • Apakah dengan input yang sama dapat diproduksi output atau outcome yang lebih banyak (output orientation)

 INDIKATOR EFISIENSI

Indikator efisiensi merupakan ukuran terhadap hubungan antara input dengan output untuk suatu waktu tertentu.

Keuntungan penggunaan indikator:

  1. Mudah dihitung
  2. Siap pakai untuk mengukur efisiensi dan tren efisiensi
  3. Dapat dibuat secara berkala (bulanan atau tahunan) tanpa menimbulkan banyak masalah maupun biaya
  4. Dapat memberian informasi untuk tiap output/ outcome dalam kondisi di mana terdapat output/ outcome lebih dari satu

Indikator efisiensi digunakan auditor ketika

  • Output/ outcome tunggal

Indikator ini berguna untuk menghitung efisiensi pada kasus-kasus dimana hanya ada satu output atau outcome untuk setiap pasal kebijakan atau sasaran, dan dimana semua input dapat dikaitkan pada output atau outcome yang sama.

  • Jajaran beberapa output/ outcome

Indikator ini digunakan saat kebijakan tujuan berkaitan dengan beberapa output atau outcome yang berbeda. Apabila input yang digunakan untuk menghasilkan tiap output atau outcome dapat diketahui, maka akan dapat dibentuk indikator tunggal untuk tiap output atau outcome.

 Dalam menggunakan indikator efisiensi auditor akan menemukan kendala dan juga solusinya, antara lain:

  • Jika tidak dapat diketahui input yang digunakan untuk tiap output atau outcome maka dianjurkan untuk menggunakan timekeeping data.
  • Timekeeping data menunjukkan jumlah waktu yang telah dihabiskan pada berbagai output atau outcome oleh staf yang bersangkutan.
  • Menggunakan formula alokasi untuk mengalokasikan input langsung ke berbagai output atau outcome
  • Pembobotan berbagai output atau outcome untuk menghasilkan gabungan output atau outcome tunggal

 Metode yang digunakan dalam menghitung efisiensi antara lain:

  • Indicator sederhana
  • Teknik analisis

 TEKNIK ANALISIS EFISIENSI

Teknik analisis digunakan untuk menghitung efisiensi dengan membandingkan input dan output dalam praktek sehingga memperoleh “top of the class”. Efisiensi dihitung dengan membandingkan kinerja berbagai organisasi dengan “top of the class”. Top of class dijadikan sebagai titik referensi dan menjadi acuan untuk organisasi lainnya. Tingkat efisiensi dalam bentuk skor, yaitu organisasi yang efisien memiliki skor 100% atau angka 1. Bagi organisasi lain yang kurang efisien, biasanya lebih rendah dari 100% atau kurang dari 1. Semakin rendah skor yang diperoleh suatu organisasi, maka semakin tidak efisien organisasi tersebut sehingga perlu dipertanyakan dan perlu diadakan perubahan ke arah yang lebih baik.

 1. FDH (FREE DISPOSABLE HULL)

FDH memiliki fungsi untuk mengukur skor efisiensi sejumlah organisasi dengan membandingkan kinerja mereka dan praktek terbaik. Metode yang digunakan yaitu dengan membandingkan suatu organisasi dengan organisasi sejenis yang nyata. Sedangkan, DEA dan SFA membandingkan antara suatu organisasi dengan organisasi sejenis yang maya.

Kelebihan FDH:

  1. Cukup mudah digunakan
  2. Memiliki sejumlah nilai standar
  3. Merupakan user-friendly
  4. Software FDH telah beredar luas di pasar

2. DEA (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS)

DEA memiliki fungsi untuk menggambar batas efisiensi mewakili output dan input yang terbaik. Metode yang dipakai adalah dengan membandingkan suatu organisasi dengan organisasi sejenis yang maya. DEA merupakan model matematika yang relatif mudah dimana berbagai paket perangkat lunak yang tersedia mampu mengukur efisiensi secara relatif mudah.

 3. SFA (STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS)

SFA memiliki fungsi dan metode yang sama seperti DEA. Perbedaannya terletak pada cara menghitung batas efisiensi. Pada SFA batas efisiensi diplot dengan bantuan fungsi matematikadan membutuhkan asumsi yang pasti untuk membuat hubungan antara input dan output.

 Untuk memilih teknik analisis mana yang akan dipakai, auditor harus memerhatikan faktor-faktor  yang memengaruhinya, yaitu:

  1. Nilai skala yang konstan/ variabel (constant or variable returns to scale)
  2. Kekurangan data (data deficiencies)
  3. Jumlah pengamatan

 Apabila auditor menggunakan lebih dari satu teknik dalam waktu bersamaan maka tiap teknik yang digunakan untuk mengukur efisiensi terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika semua teknik muncul dengan temuan yang sama maka pernyataan yang akan dibuat auditor akan lebih dapat diandalkan jika dan hanya jika temuannya bertentangan satu sama lain.

1. Teknik sederhana efisien

Jika kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor  yang mempengaruhi efisiensi, maka kita akan dapat membuat rekomendasi yang spesifik dengan tujuan membantu entitas dalam meningkatkan efisiensinya. Dalam prakteknya di lapangan, untuk tujuan identifikasi ini kita dapat menggunakan teknik statistik maupun teknik non-statistik.

 2. Teknik statistik

Pertama-tama, kita harus menentukan indikator pengukur efisiensi dari output maupun outcome, kemudian menentukan kemungkinan untuk menjelaskan sebab-sebab jika ditemukan adanya ketidakpatutan. Di antara berbagai metode yang dapat digunakan dalam teknik ini adalah analisis Tobin dan Probit (analisis TOBIT) atau biasa disebut juga dengan analisis regresi sederhana.  Selain itu, kita juga dapat menggunakan SFA, DEA dan FDH (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya).

3. Teknik nonstatistik

Jika informasi yang ada tidak memungkinkan bagi pemeriksa untuk menggunakan teknik statistic dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor dalam perbedaan tingkat efisiensi, kita dapat menggunakan perangkat lain, misalnya grafik, pendapat para ahli, membandingkan entitas ataupun organisasi.

AUDIT EFEKTIVITAS

Image

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut Audit Commission (1986), efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya.

Tujuan audit efektivitas adalah untuk:

  1. Menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan ;
  2. Menentukan kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya;
  3. Menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.

Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah untuk:

  1. Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan,apakah sudah memadai dan tepat;
  2. Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan;
  3. Menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah;
  4. Mengidentifikasikan faktor yang  menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan;
  5. Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah;
  6. Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait;
  7. Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik;
  8. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut;
  9. menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program;
  10. Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program.

Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia, auditor bekerjasama dengan manajemen dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada pelaksanaan suatu program. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program yaitu:

a). Proksi untuk mengukur dampak/pengaruhj;

b). Evaluasi oleh konsumen;

c). Evaluasi yang menitik beratkan pada proses bukan pada hasil.

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan evaluasi suatu program:

  • Apakah ada pengaruh dari program tersebut;
  • Apakah program tersebut relevan atau realistic;
  • Apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
  • Dan apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil.

Value for money audit secara umum mempunyai tiga kategori kegiatan yaitu:

1)  “by product”VFM work,

2)  An”Arrangement Review”

3)  Performance Review.

Prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja yatu:

  1. Auditor (orang/lembaga yang melakukan audit), auditee (pihak yang diaudit), recipient (pihak yang menerima hasil audit)
  2. Hubungan akuntabilitas antara auditee dan audit recipient
  3. Independensi antara auditor dan auditee
  4. Pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh auditor untuk audit recipient.

Auditor sering disebut sebagai pihak pertama dan pemegang peran utama dalam pelaksanan audit kinerja karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan profesional dan bersifat independen. Pihak auditee biasanya terdiri dari manajemen atau pekerja suatu organisasi yang bertanggung jawab kepada recipient dan biasa disebut pihak kedua. Recipent merupakan pihak-pihak yang menerima laporan dan biasa disebut pihak ketiga yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu: tingkatan yang lebih tinggi dalam organisasi yang sama, dewan komisaris, stockholder, masyarakat, dan investor.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Referensi:

Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

mohmahun.blogspot.com

Contoh: Identifikasi Area Kunci pada Sekretariat Badan Bapepam-LK

Dalam mengaudit kinerja suatu entitas, auditor tidak harus mengaudit seluruh akun dan seluruh area atau kegiatan auditee. Audit kinerja ditujukan pada bidang-bidang tertentu yang dianggap sangat memengaruhi keberhasilan kinerja entitas yang akan diaudit. Oleh karena itu, pengidentifikasian area kunci sangat penting dalam proses perencanaan audit. Dari sudut pandang auditor, jika lingkup audit terlalu luas akan mengakibatkan hasil audit terlalu luas dan tidak “bulat” sehingga rekomendasi yang diberikan tidak tajam dan tidak menyentuh pokok masalah. Sebaliknya, jika lingkup audit terlalu sempit dapat mengakibatkan temuan dan rekomendasi audit tidak mewakili permasalahan yang ada.

Artikel ini akan memberikan contoh bagaimana mengidentifikasi area kunci pada suatu entitas pemerintahan. Entitas yang penulis ambil adalah Sekretariat Badan Bapepam-LK yaitu pada Bagian Keuangan. Bagian Keuangan ini memiliki tugas untuk melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan dan memiliki fungsi antara lain:

a.  penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;

b.  pelaksanaan urusan perbendaharaan Badan dan pengajuan permintaan pembayaran;

c.  akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Badan; dan

d.  penatausahaan penerimaan negara.

Fungsi ini nantinya yang akan menjadi area audit potensial.

Dalam mengidentifikasi area kunci, ada beberapa factor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pemeringkatan atas area kunci potensial, antara lain sebagai berikut:

a. Risiko manajemen, yaitu risiko bahwa entitas atau area yang akan diaudit melakukan tindakan ketidakekonomisan, ketidakefisiensian, dan ketidakefektifan.

b. Signifikansi, yaitu tingkat besar kecilnya pengaruh kegiatan tersebut terhadap entitas secara keseluruhan.

c. Dampak potensial dari audit kinerja, yang meliputi unsure efektivitas, pengkatan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan, serta peningkatan akuntabilitas efisiensi, ekonomi, dan kepentingan mutu pelayanan.

d. Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit dalam melaksanakan audit berdasarkan standar professional.

LAKIP Bapepam-LK tahun 2011 menyebutkan bahwa persentase penyerapan DIPA hanya sebesar 82,4% yang artinya tidak memenuhi target. Rendahnya penyerapan DIPA Bapepam-LK tahun 2011 disebabkan oleh:

1)  Anggaran persiapan pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak terserap dikarenakan RUU OJK  baru  disetujui menjadi UU OJK dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal   27 Oktober 2011 dan diundangkan oleh Presiden melalui UU Nomor 21 pada tanggal   22  November 2011 sehingga anggaran persiapan infrastruktur OJK untuk  jasa konsultan dalam rangka Rancang Bangun Struktur Organisasi dan SDM, Cetak Biru Sistem Informasi dan Sistem Pengawasan Perbankan tidak dapat direalisasikan;

2)  Anggaran capacity building dan sosialisasi yang tidak dapat direalisasikan karena kurangnya waktu untuk pengadaan barang/jasa terkait dengan APBN-P penghematan yang baru disahkan pada akhir triwulan III Tahun Anggaran 2011;

3)  Efisiensi aktivitas  pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan  (target kinerja tercapai) serta pengesahan penggunaan dana dari hasil penghematan melalui APBN-P baru ditetapkan pada akhir triwulan III Tahun Anggaran 2011;

4)  Efisiensi belanja modal hasil pelelangan dengan e-procurement.

Melihat dari kasus di atas maka area audit potensial yang sebaiknya dipilih oleh auditor dalam mengaudit kinerja pada tahun selanjutnya adalah penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Badan, yang masing-masing dilaksanakan oleh Subbagian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. Kemudian area kunci yang akan dinilai yaitu : (1) area penyusunan DIPA; (2) area pelaksanaan anggaran.

Referensi:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Bapepam-LK Tahun 2011

Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Bapepam-LK dan Sedikit Tentang OJK

Image

Sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu berubah serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut.

Selain itu, kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan oleh beberapa negara selama satu dekade terakhir, menjadi pemicu bagi regulator untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Institusi pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan lembaga pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi serta lembaga keuangan lainnya. Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya universal product, meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan.

GBHN 1999 – 2004 telah merespon dinamika perubahan industri jasa keuangan tersebut, dimana dinyatakan bahwa dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien, perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan industri jasa keuangan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen

Dalam Road Map Departemen Keuangan dan Kebijakan Sektor Keuangan, telah dicanangkan adanya integrasi pengawasan sektor jasa keuangan non bank yang merupakan langkah awal untuk membentuk suatu pengawas jasa keuangan yang terintegrasi. Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) merupakan persiapan dalam rangka pembentukan institusi dimaksud. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan).

Bapepam-LK merupakan salah satu badan yang terdapat dalam Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Dalam melaksanakan tugasnya, Bapepam dan LK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

 a.  penyusunan peraturan di bidang pasar  modal;

b.  penegakan peraturan di bidang pasar  modal;

c.  pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;

d.  penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;

e.  penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

f.  penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;

g.  penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;

h.  pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

i.  perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;

j.  pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; dan

k.  pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

 Bapepam-LK terdiri atas:

  a.  Sekretariat Badan, yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

 b.  Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, yang bertugas melaksanakan penyusunan peraturan, penetapan sanksi, penanganan keberatan, pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan dalam penyelesaian masalah antara pihak tanpa melalui jalur hukum, melakukan litigasi, pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  serta pembinaan dan pengawasan profesi hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

 c.  Biro Riset dan Teknologi Informasi, yang bertugas melaksanakan kegiatan riset dan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengembangan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

 d.  Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, yang bertugas menegakkan hukum di bidang transaksi dan lembaga Efek, Pengelolaan Investasi, Keterbukaan Emiten, dan Perusahaan Publik serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka penegakan hukum.

 e.  Biro Pengelolaan Investasi, yang bertugas melaksanakan pengembangan dan pengaturan pengelolaan investasi, pemrosesan izin usaha, pernyataan pendaftaran dan ijin orang perseorangan, membina dan mengawasi  Pengelola Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi.

 f.  Biro Transaksi dan Lembaga Efek, yang bertugas melaksanakan pemrosesan perijinan dan persetujuan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan pengawasan transaksi Efek, serta Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara.

 g.  Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, yang bertugas melaksanakan penelaahan dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor jasa.

 h.  Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, yang bertugas melaksanakan penelaahan, dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor riil.

 i.  Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, standar pemeriksaan akuntansi, standar penilaian di bidang pasar modal, standar tata kelola perusahaan, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan penilaian keuangan perusahaan, pengumpulan dan analisis data dalam rangka pengembangan akuntansi dan keterbukaan, pembinaan, pengawasan dan inspeksi profesi Akuntan dan Penilai; Pemeringkat Efek; dan Wali Amanat yang melakukan kegiatan di pasar modal serta pengembangan pasar modal Syariah.

 j.  Biro Pembiayaan dan Penjaminan, yang bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, evaluasi, pelaksanaan dan pengawasan di bidang lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan.

 k.  Biro Perasuransian, yang bertugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pengawasan di bidang perasuransian, termasuk program Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

 l.  Biro Dana Pensiun, yang bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan dana pensiun, melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan melakukan pembinaan lembaga penunjang dana pensiun.

 m.  Biro Kepatuhan Internal, yang bertugas  melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas sekretariat dan biro di lingkungan Bapepam dan LK, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas.

 Visi Bapepam-LK:

Menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

 Misi di Bidang Ekonomi

Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh  pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank.

Misi di Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Bapepam-LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar internasional.

 Misi Sosial Budaya

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan non bank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.

 Namun kini wewenang Bapepam-LK telah berpindah ke tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mulai bertugas sejak 1 Januari 2013, sehingga Bapepam-LK dibubarkan. Menurut Pengamat Ekonomi, Seto Wardono, berpindahnya wewenang ini tidak akan membawa dampak yang besar terhadap dunia pasar modal karena kinerja OJK sebenarnya sama saja dengan Bapepam-LK walaupun akan membawa perubahan dan perbedaan sedikit. UU OJK sendiri telah disahkan pada 2010 lalu yang  mengamanatkan kepada OJK untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan baik sektor perbankan, sektor pasar modal maupun sektor non perbankan. Pada pertengahan 2011 lalu, Kemenkeu bersama DPR melakukan seleksi pemilihan Ketua OJK beserta Dewan Komisionernya. Sesuai amanat UU, OJK mulai menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan kepada pasar modal. Untuk perbankan, pengawasan akan dilakukan pada 2014 nanti.

 Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industry jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum.

 Misi OJK:

  1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
  2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
  3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

 Tujuan OJK:

  1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
  2.  Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
  3. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

 OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dan bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB

 

Sumber:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

http://www.ojk.go.id/

http://www.bapepam.go.id

http://www.hukumonline.com

EFISIENSI VS KEADILAN

Satu pertanyaan yang sangat penting sehubungan dengan efisiensi dan keadilan adalah apakah alokasi yang efisien juga merupakan alokasi yang adil. Alokasi merupakan jawaban atas pertanyaan ekonomi tentang berproduksi apa (what to produce) dengan sumber daya yang tersedia, sedangkan keadilan merupakan tujuan dari pertanyaan ekonomi hasil produksi untuk siapa (for whom). Definisi dan cara mencapai efisiensi dan keadilan berbeda antara satu tata nilai dengan tata nilai lain.

Menurut ekonomi neoklasik, persoalan efisiensi diwujudkan sebagai masalah optimalisasi. Pada perilaku konsumen tunggal, efisiensi dicapai dengan mengalokasikan anggaran tertentu pada kombinasi barang dan jasa yang memaksimumkan kegunaan konsumen. Pada kasus produsen tunggal, optimalisasi bisa dicapai melalui dua jalur, yaitu dengan penggunaan kombinasi input  yang memaksimasi laba atau; dengan penggunaan input yang meminimumkan biaya untuk mencapai tingkat produksi tertentu.

Alokasi sumber daya secara efisien akan memberikan kombinasi output yang diwakili kurva kemungkinan produksi (production possibility curve – PPC). Setiap titik di atas kurva merupakan kombinasi output maksimal yang dapat dihasilkan oleh perekonomian dengan sumber daya dan tingkat teknologi tertentu. Area di dalam kurva mencerminkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Sementara, area di luar kurva tidak dapat dicapai oleh perekonomian pada tingkat teknologi yang berlaku.

Setelah produksi dilakukan, persoalan selanjutnya terletak pada distribusi hasil produksi tersebut. Distribusi hasil produksi juga harus mencapai efisiensi dengan mengoptimalkan kegunaan masing-masing konsumen.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu kegiatan ekonomi, digunakanlah model pareto. Efisien Pareto (Pareto efficient) merupakan situasi di mana tidak ada cara untuk meningkatkan ktingkat kepuasan seseorang tanpa mengurangi tingkat kepuasan orang lain. Situasi semacam ini dianggap efisien karena pada situasi lainnya, di mana masih terdapat peluang untuk meningkatkan kepuasan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain,  Pareto improvemen, perekonomian belum mampu mendistribusikan outputnya secara optimal sehingga seluruh konsumen mendapatkan kegunaan maksimal yang mungkin diperolehnya.

Lalu bagaimanakah dengan pelaksanaan efisiensi dan keadilan di Indonesia?

Dalam konstitusi kita garis perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan untuk kebersamaan, yang artinya efisiensi harus mengemuka. Dalam pengembangan dan pelaksanaan demokrasi ekonomi, konteks efisiensi ditambah berkeadilan. Kalau Indonesia tidak memegang prinsip efisiensi yang konteksnya berkeadilan, kekuatan kita dengan negara luar, terutama menyangkut daya saing, tidak akan menjadi kuat. Oleh karena itu, dalam konteks globalisasi, Indonesia sebagai negara berkembang harus memegang prinsip efisiensi untuk keadilan dan kemandirian yang berkelanjutan.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia gagal menghadirkan efisiensi ekonomi. Terhitung sejak akhir dekade 1990-an, Indonesia menjadi negara demokratis di dunia. Akan tetapi, aktor kekuasaan yang mendeterminasi perjalanan demokrasi tak cukup memiliki komitmen dan kapasitas menciptakan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi yang dimaksudkan di sini mencakup di dalamnya keadilan ekonomi. Bagaimana sumber-sumber produktif dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan berpijak pada prinsip efisiensi. Baik aspek regulasi, infrastruktur, maupun daya dukung kelembagaan masuk ke dalam cakupan efisiensi tersebut.

Dari pengertian ini lantas terkuak beberapa persoalan.

Pertama, kegagalan demokrasi mendorong terjadinya efisiensi ekonomi dapat disimak pada terus bertahannya ekonomi biaya tinggi.  Sejak kekuasaan Orde Baru,  ekonomi biaya tinggi telah sedemikian rupa membuncah menjadi persoalan besar. Pungli, suap dan sogok untuk memperlancar kegiatan usaha telah bergulir sejak era Orde Baru. Tragisnya, realitas buruk ini tak dapat diamputasi hingga pada kurun waktu pelaksanaan demokrasi dewasa ini. Inefisiensi ekonomi dalam konteks ini menyudutkan masyarakat konsumen sebagai tumbal pengorbanan.

Kedua, kegagalan demokrasi mendorong terjadinya efisiensi ekonomi terpatri pada buruknya infrastruktur. Sebagai contoh, kehancuran infrastruktur tercermin pada pola pemeliharaan, misalnya perbaikan jalan di Pantai Utara Jawa (Pantura), tak memandang penting efisiensi ekonomi, sehingga tak mengherankan jika perbaikan jalan di Pantura itu malah memicu timbulnya kemacetan.

Ketiga, kegagalan demokrasi mendorong terjadinya efisiensi ekonomi terkait erat dengan lumpuhnya fungsi intermediasi bank. Ternyata, lembaga perbankan lebih cenderung menyimpang uangnya dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), ketimbang menyalurkannya ke sektor riil.

Pada tiga persoalan di atas sesungguhnya termaktub tanggung jawab moral pelaksanaan demokrasi. Terutama bagi para aktor demokrasi di parlemen, niscaya untuk menjadikan trio persoalan itu sebagai masalah kebangsaan. Jika trio persoalan itu tak ditemukan solusinya pada tingkat filosofi, teknis dan strategi, maka selama itu pula tak pernah tercipta koherensi antara demokrasi dan efisiensi ekonomi. Indonesia lalu menjadi negara demokratis yang menyedihkan

 

 

Referensi:

http://ekonomikeadilan.wordpress.com

http://anwariwmk.blog.com

http://belajarilmuekonomi.wordpress.com

SEJARAH AUDIT KINERJA SEKTOR PEMERINTAH DI INDONESIA

A.      APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
1.       DAN, DJPKN, dan BPKP
Djawatan Akuntan Negara (Governement Accountantsdienst)
Besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936

Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN/DJPKN) pada Departemen Keuangan
Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966

BPKP
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983

Sejarah panjang dari audit kinerja sektor pemerintah yang ada di Indonesia ini dimulai sejak munculnya lembaga pengawasan sebelum era kemerdekaan. Dimulai dengan munculnya Besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu, sehingga dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Kemudian dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (kemudian dikenal sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.
DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

2.       INSPEKTOR JENDERAL
Dalam rangka pembenahan aparatur pemerintah pada awal berdirinya Orde Baru tahun 1966, berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/U/Kep/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966 ditetapkan antara lain kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen. Pembentukan Institusi Inspektorat Jenderal pada suatu Departemen pada saat itu dilakukan sesuai kebutuhan. Dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 38/U/Kep/9/1966 tanggal 21 September 1966 dibentuk Inspektorat Jenderal pada delapan departemen termasuk Departemen Keuangan dan sekaligus mengangkat H.A.Pandelaki sebagai Pejabat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.

Masih dalam Kabinet Ampera, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/Men.Keu/1967 tanggal 20 Juli 1967 ditetapkan (sambil menunggu pengesahan dari Presidium Kabinet Ampera), pembentukan Badan Alat Pelaksana Utama Pengawasan Departemen Keuangan yaitu Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan mengangkat Drs. Gandhi sebagai Pejabat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.

Memasuki masa Kabinet Pembangunan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunnya (Repelita), upaya penyempurnaan aparatur pemerintah baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah terus dilanjutkan. Pada awal pelaksanaan Repelita II tepatnya tanggal 26 Agustus 1974, terbit Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang susunan Organisasi Departemen. Sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 di atas, diterbitkanlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 405/KMK/6/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Orgasnisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, di mana dalam Pasal 189 Keputusan Menteri Keuangan tersebut menetapkan susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. Kemudian di masa-masa berikutnya, susunana organisasi Inspektorat Jenderal senantiasa mengalami perkembangan dan penyempurnaan.

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/KMK.01/2010 maka susunan organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan semakin dikukuhkan menjadi sebagai berikut:
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Inspektorat I
Inspektorat II
Inspektorat III
Inspektorat IV
Inspektorat V
Inspektorat VI
Inspektorat VII
Inspektorat Bidang Investigasi

3.       BPK
Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia padatanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

B.      JENIS-JENIS AUDIT SEKTOR PUBLIK
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU 15 tahun 2004), audit (pemeriksaan) dibedakan menjadi:

1.       AUDIT KEUANGAN
Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan. Audit (pemeriksaan) keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen (dalam hal ini pemerintah) dengan standar akuntansi yang berlaku (dalam hal ini Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP). Hasil dari audit keuangan adalah opini (pendapat) audit mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan SAP. Sesuai dengan UU 15 tahun 2004, kewenangan melakukan audit keuangan berada di tangan BPK. APIP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan instansi pemerintah. Namun demikian, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, APIP berkewajiban melakukan review (intern) atas laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Tujuan pelaksanaan review intern tersebut adalah untuk meyakinkan bahwa penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah telah sesuai dengan SAP sehingga pada waktu diaudit oleh BPK tidak terdapat lagi permasalahan yang menyebabkan BPK memberikan opini atas Auditing laporan keuangan pemerintah selain Wajar Tanpa Pengecualian atau setidaknya Wajar Dengan Pengecualian.

2.       AUDIT KINERJA
Banyak nama dan istilah yang dipergunakan untuk menunjuk pada pengertian jenis audit ini. Istilah yang paling sering dijumpai adalah performance audit, Value for Money (VFM) audit,  audit manajemen, audit operasional atau audit 3E. Audit (pemeriksaan) kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan audit kinerja, auditor juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian intern. Audit kinerja menghasilkan temuan, simpulan dan rekomendasi. Dalam audit kinerja, langkah yang ditempuh mencakup identifikasi sebab dan akibat mengapa kegiatan tidak dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berkepentingan. Kriteria yang digunakan dalam audit kinerja adalah keekonomisan, keefisienan dan keefektifan. Karena itu, audit kinerja/operasional lazim dikenal dengan sebutan audit 3E.  Kriteria audit keuangan yaitu standar akuntansi yang berlaku umum jelas bentuknya, karena itu relatif lebih mudah didapatkan dan dipelajari. Sedangkan kriteria yang digunakan dalam audit operasional yaitu ekonomis, efisien dan efektif, mungkin tidak mudah didapatkan oleh auditor, karena sangat tergantung dari kondisi, tempat dan waktu. Dapat dikemukakan bahwa audit operasional memiliki ciri atau karakteristik antara lain sebagai berikut:

  • bersifat konstruktif dan bukan mengkritik
  • tidak mengutamakan mencari-cari kesalahan pihak auditi
  • memberikan peringatan dini, jangan terlambat
  • objektif dan realistis
  • bertahap
  • data mutakhir, kegiatan yang sedang berjalan
  • memahami usaha-usaha manajemen (management oriented)
  • memberikan rekomendasi bukan menindaklanjuti rekomendasi

Apabila audit operasional berjalan baik dan rekomendasi audit dilaksanakan oleh manajemen auditi, diharapkan akan didapat manfaat dari audit operasional antara lain:

  • Biaya-biaya kegiatan akan lebih kecil atau ekonomis
  • Hasil kerja (produktivitas) akan meningkat
  • Rencana, kebijakan dan lain-lain yang tidak tepat dapat diperbaiki
  • Suasana kerja menjadi lebih sehat

Berikut adalah jenis – jenis audit kinerja.

1. Audit Program
Audit program mencakup penentuan atas :
1. Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang         berwenang.
2. Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan, atau fungsi instansi yang bersangkutan
3. Tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatannya.

2. Audit Ekonomi dan Efisiensi
Audit ekonomi dan efisiensi berfungsi menentukan
1. Apakah entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara hemat dan efisien.
2. Apa yang menjadi penyebab timbulnya pemborosan dan efisiensi.
3. Apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghematan dan efisiensi.

Audit ekonomi dan efisiensi dapat mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah:
1. Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat.
2. Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan dan dengan biaya yang wajar
3. Melindungi dan memelihara semua sumber daya negara yang ada secara memadai.
4. Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau yang kurang jelas tujuannya.
5. Menghindari adanya pengangguran atau jumlah pegawai yang berlebihan.

3. Audit Operasional
Audit operasional merupakan penelahaan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu.
Tujuan audit operasional adalah untuk :
1. Menilai kinerja, kinerja dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan, standar-standar, dan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh manajemen
2. Mengidentifikasikan peluang dan
3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak-pihak yang mungkin meminta dilakukannya audit operasional adalah manajemen dan pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

4. Audit Manajemen
Manajemen audit mencakup penelitian dan evaluasi atas semua fungsi dari Manajemen, untuk memastikan bahwa pelaksanaan operasi perusahaan telah dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien.
Menurut American Institute of Certified Public Accountant /AICPA audit manaje :
“Pemeriksaan manajemen adalah suatu penelaahan yang sistematis terhadap aktivitas suatu organisasi, atau suatu segmen tertentu daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu, dengan maksud untuk :
• Menilai kegiatan
• Mengidentifikasikan berbagai kesempatan untuk perbaikan
• Mengembangkan rekomendasi bagi perbaikan atau tindakan lebih lanjut.”

Dari definisi yang dikumpulkan maka diperoleh beberapa karakteristik pemeriksaan manajemen yaitu :
1. Memberikan informasi tentang efektifitas , efisiensi dan ekonomisasi operasional perusahaan kepada manajemen.
2. Penilaian efektivitas, efisiensi dan ekonomisasi didasarkan pada standar-standar tertentu.
3. Audit diarahkan kepada operasional sebagian atau seluruh struktur organisasi.
4. Audit ini dapat dilakukan oleh akuntan maupun bukan akuntan.
5. Hasil audit manajemen berupa rekomendasi perbaikan kepada manajemen.

 

3.       AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
Audit (pemeriksaan) dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasional. Sesuai dengan definisinya, jenis audit ini dapat berupa semua jenis audit selain audit keuangan dan audit operasional. Dengan demikian dalam jenis audit tersebut termasuk diantaranya audit ketaatan dan audit investigatif.  Auditing

1) Audit Keaatan
Audit ketaatan adalah audit yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kondisi/pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria yang digunakan dalam audit ketaatan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi auditi. Perundangundangan di sini diartikan dalam arti luas, termasuk ketentuan yang dibuat oleh yang lebih tinggi dan dari luar auditi asal berlaku bagi auditi dengan berbagai bentuk atau medianya, tertulis maupun tidak tertulis.

2) Audit Investigatif
Audit investigatif adalah audit yang dilakukan untuk membuktikan apakah suatu indikasi penyimpangan/kecurangan apakah memang benar terjadi atau tidak terjadi. Jadi fokus audit investigatif adalah membuktikan apakah benar kecurangan telah terjadi. Dalam hal dugaan kecurangan terbukti, audit investigatif harus dapat mengidentifikasi  pihak yang harus bertanggung jawab atas penyimpangan/kecurangan tersebut.

Sedangkan menurut pihak yang mengaudit, audit terbagi menjadi:

1.       AUDIT INTERN          
Audit intern adalah audit yang dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi auditi. Pengertian organisasi auditi dalam hal ini harus dilihat dengan sudut pandang yang tepat. Organisasi auditi misalnya adalah pemerintah daerah, kementerian negara, lembaga negara, perusahaan, atau bahkan pemerintah pusat. Sebagai contoh, untuk pemerintah daerah, maka audit intern adalah audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern daerah yang bersangkutan (Bawasda). Sedangkan pada organisasi kementerian negara audit intern dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen dan dalam organisasi pemerintah pusat audit intern dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit intern dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dalam manajemen. Jadi pelaksanaan audit intern lebih diarahkan pada upaya membantu bupati/walikota/gubernur/menteri/presiden meyakinkan pencapaian tujuan organisasi.

2.       AUDIT EKSTERN
Audit ekstern adalah audit yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi auditi. Dalam pemerintahan Republik Indonesia, peran audit ekstern dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menjalankan audit atas pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah) oleh seluruh organ pemerintahan untuk dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun demikian, dengan merujuk pembahasan di atas, maka untuk menentukan apakah suatu audit merupakan audit ekstern atau intern harus merujuk pada lingkup organisasinya. Sebagai contoh, audit yang dilakukan oleh BPKP terhadap departmen/lembaga merupakan audit ekstern bagi departemen/lembaga yang bersangkutan, namun merupakan audit intern dilihat dari sisi pemerintah RI.

REFERENSI:

http://www.bpk.go.id

http://www.bpkp.go.id

http://www.itjen.depkeu.go.id

modul auditing bpkp